logo mahkamah agung website ramah difable




Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum:

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain :

  1. Membantu panitera dalam penyelenggarakan administrasi kepaniteraan
  2. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  3. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum
  4. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
  5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
  6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
  7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
  8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
  9. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan
  10. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat
  11. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhilal berdasarkan petunjuk atasan
  12. Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan
  13. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
  14. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
  15. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
  16. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir  tahun
  17. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
  18. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
  20. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  21. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan
  22. Membuat register pengaduan masyarakat